JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan kronologi peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan tewasnya pekerja asli Indonesia dan pekerja asal Cina di pabrik perusahaan tambang nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng). Kronologi versi buruh ini berdasarkan laporan yang diterima dari serikat buruh di Morowali Utara.
VIVA Nasional – Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyebut penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI merupakan ‘kado istimewa’ jelang akhir tahun. Yudo diharapkan mampu menangani berbagai persoalan maritim di Tanah Air.
Suara.com - Indonesia harus memperhatikan betul kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Kawasan ini kaya sumber daya perikanan dan kerapkali menjadi incaran kapal-kapal ikan asing dari China dan Vietnam. Luasnya wilayah maritim Indonesia memang belum sepenuhnya dapat tertangani secara optimal, begitu juga dengan hasil perikanan tangkap yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
JawaPos.com – Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, sektor maritim dianggap meredup pascapandemi Covid-19.
AKURAT.CO, Marcellus Hakeng Jayawibawa merinci sejumlah persoalan penting yang mewarnai dinamika maritim tanah air sepanjang tahun 2022. Di antaranya, persoalan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan rencana sistem kontrak bagi nelayan.
Tanganrakyat.id, Indramayu – Bertepatan dengan HUT 65 tahun Pertamina, SP-PBB (Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu) / FSPPB memberangkatkan kembali Tim Relawan SPPBB/FSPPB Pertamina Peduli Bencana untuk menyalurkan Sumbangan dari Donasi Pekerja & keluarga PT KPI RU6 Balongan untuk korban gempa bumi Cianjur, hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum SP-PBB Wawan Darmawan saat melepas Tim Relawan ke Cianjur.
PAPUAinside.com, INDRAMAYU—PT Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan dan Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) kembali memberangkatkan Relawan Peduli Bencana Gempa Cianjur pada Sabtu (10/12/22) di Halaman Sekretariat Posko Bencana SP-PBB, Komplek Perumahan Bumi Patra, Indramayu, Jawa Barat.
VIVA Nasional – Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa turur menyoroti langkah Presiden Jokowi yang mencalonkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Hakeng menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun 21 Desember 2022 nanti.
Jakarta: Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sudah tepat. Sudah sepantasnya matra TNI AL menjabat panglima TNI.
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat.
Jakarta, Gatra.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit adalah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, sehingga pada 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.
Jakarta, MinergyNews– Organisasi di tubuh PT Pertamina (Persero) akhirnya kena imbasnya setelah Presiden Jokowi menugaskan Erick Tohir untuk menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Jakarta, Obsessionnews.com – PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan terintegrasi antara hulu hingga hilir mutlak harus didukung pengembangan bisnisnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Pasalnya Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan migas nasional yang sudah terbukti mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Namun belakangan peran dan fungsi Pertamina mulai digerogoti dan dimutilasi kewenangannya sehingga berpotensi mengancam suplai energi nasional kedepannya.
Jakarta, Portonews.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Melalui SK tersebut diatas ditetapkan beberapa hal yakni ; Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero) PT Pertamina. Demikian diungkapkan oleh Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, KaBid. Hubungan Antar/Inter Lembaga, Media & Komunikasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam web seminar atau webinar yang diselenggarakan Lembaga Kajian Strategis Nusantara, bertajuk “IPO Subholding Pertamina Dalam Perspektif Kedaulatan Energi” pada Sabtu (15/8/2020).
Tanganrakyat.id, Jakarta-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, publikfigure.online,- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, Matainvestigasi.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, Matainvestigasi.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jaakarta|Kilasberita.id- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, OG Indonesia -- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7/2020). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Jakarta, Portonews.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7/2020). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Jakarta, MinergyNews– Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Tanganrakyat.id, Jakarta-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Jakarta, publikfigure.online,- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 serikat pekerja resmi mengajukan uji materi Undang - Undang BUMN, rabu (15/07). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/7). FSPPB mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/7). FSPPB mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
